nusakini.com--Agar dapat mencapai APBN 2017 yang kredibel, efisien dan efektif, serta berkesinambungan, pemerintah perlu mengelola belanja negaranya secara produktif dan berkualitas. Hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja Nasional Kementerian Keuangan di Aula Mezzanine Kementerian Keuangan pada Selasa (10/1). 

Menkeu menjelaskan bahwa dalam mengelola anggaran negara yang terbatas, diperlukan kebijakan belanja yang berorientasi pada prioritas. Selain itu, untuk mendukung belanja yang berkualitas, pemerintah juga melakukan pembiayaan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. 

“Kita harus selalu bertanya, sebaiknya kalau saya punya satu triliun harusnya dibelanjakan untuk apa saja?,” jelasnya. 

• Menkeu Sampaikan Pokok-Pokok Keterangan Pemerintah mengenai RUU P2APBN Tahun 2021
• Kinerja Belanja Negara Baik, namun Masih Perlu Akselerasi
• LKPP Tahun 2021 Raih Opini WTP, Kemenkeu: Wujud Pelaksanaan APBN yang Baik
• Pemerintah Optimis Inovasi dan Terobosan Kebijakan Berdampak Positif pada Peningkatan Pendapatan Negara 2023
• Menkeu Sampaikan Realisasi Anggaran PC PEN Hingga 13 Mei 2022 Mencapai Rp80,79 Triliun

Lebih lanjut, Menkeu berpesan bahwa setiap pegawai dan pejabat Kementerian Keuangan di posisi manapun memiliki peran dan tugas yang penting dalam rangka membuat belanja negara menjadi berkualitas. 

“Baik Anda yang bekerja pada sisi penerimaan, baik Anda yang bekerja pada sisi belanja, baik Anda yang menjadi supporting system di Setjen, Itjen, Anda memiliki peranan yang luar biasa penting untuk membuat kualitas belanja republik ini menjadi baik,” pesan Menkeu. 

Dalam kesempatan yang sama, Menkeu juga meyampaikan pesan kepada para pegawai dan pejabat di Kementerian Keuangan agar selalu menyinergikan pekerjaan dan tujuannya dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh negara. Dalam hal ini, ia menegaskan bahwa kualitas dari APBN suatu negara akan mencerminkan kualitas dari negara tersebut. 

“Saya menerima pekerjaan ini karena saya merasa republik ini akan bagus, sukses, gagal, sebagian besar adalah karena kualitas dari APBN-nya,” tegasnya. (p/ab)